Anggota DPR dari PPP Romzi Nihan menilai, kearsipan apabila digabungkan dengan perpustakaan tidak cocok karena perpustakaan bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat umum sedangkan kearsipan bisa tertutup dengan syarat-syarat tertentu. "pengelolaan masalah kearsipan seringkali belum optimal karena adanya pengabungan tersebut di beberapa daerah,"paparnya dihadapan Jajaran Pemda Sumbar baru-baru ini. Ia menambahkan, kasus sengketa seringkali bermula dari tidak jalannya pengarsipan data sehingga penyelesaiannya menjadi semakin ruwet. "Dasar pemikiran pemisahan antara kearsipan dan perpustakaan berkaitan dengan pelaksanaan PP No.38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan dan PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah. "Karena itu kita minta pendapat dari pemerintah daerah karena targetnya RUU Kearsipan nasional akan diselesaikan September 2009,"katanya. Menurut Romzi, Kearsipan memiliki beban tugas yang berat karena harus merangkul seluruh perangkat daerah dan dokumen seluruh pemerintahan daerah. Sementara Asda I Sinang Subekti mengakui, arsip lama banyak yang hilang di Sumatra Barat karena itu, tegasnya, perlu ada sanksi tegas terhadap Pegawai yang telah menghilangkan arsip. "Kita mengharapkan ada standar kesehatan dalam merawat arsip khususnya bagi arsiparis,"katanya. Sinang mengatakan, perlu adanya peningkatan keahlian SDM dengan cara, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas keahlian pelayanan publik. "Selain itu, kinerja juga sering tergantung kepada leadership bukan sistem ini menjadi masalah klasik yang dihadapi oleh Provinsi Sumbar,"ungkapnya. Menyinggung pelaksanaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Provinsi Sumbar, Sinag menjelaskan, sampai sekarang Sumbar masih belum melaksanakan SIAK secara konsisten karena keterbatasan SDM di Sumbar. "Baru 2 daerah yang melaksanakan SIAK diantaranya Solok, dan Padang Panjang,"terangnya. (si)